KPU Segera Gelar Pemilu Susulan di Palembang dan Banyuasin

Palembang, CNN Indonesia -- Ratusan tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, Sumatera Selatan bakal menggelar pemungutan suara susulan Pemilu 2019. Sebanyak dua TPS di Palembang gelar pencoblosan susulan pada 21 April, sedangkan 445 TPS di Banyuasin akan digelar paling lambat 28 April.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, Kelly Mariana mengatakan, keputusan dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara susulan berdasarkan rapat pleno, Kamis (18/4) malam, setelah mempertimbangkan adanya beberapa masalah di lokasi tersebut.

Untuk 2 TPS di Palembang, yakni TPS 036, Kelurahan 2 Ilir dan TPS 011, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II terdapat kekurangan ratusan surat suara capres-cawapres. Karena kekurangan surat suara tersebut, seluruh dafar pemilih tetap (DPT) menolak untuk mencoblos. Sehingga dilakukan penundaan.

"Pelaksanaannya dilakukan pada 21 April mendatang, ini sesuai pengajuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kita berharap partisipasi masyarakat tetap tinggi, karena pemilu susulan ini sebagai upaya KPU melindungi hak pilih masyarakat," ungkap Kelly, Jumat (19/4).

Sementara untuk di Banyuasin, adanya kesalahan cetak dalam surat suara caleg DPRD Kabupaten di 445 TPS yang ada di 4 kecamatan yakni Pulau Rimau, Betung, Tungkal Ilir, dan Suak Tapeh.

Sementara Komisioner Bawaslu Sumsel Junaidi mengatakan, meskipun penyelenggaraan pemilu secara umum berjalan dengan aman, namun banyaknya permasalahan pada pemilu di Banyuasin dan Palembang yang menjadi perhatian serius pihaknya.

"Adanya kotak suara dan surat suara hilang, keterlambatan logistik, salah cetak, kurangnya surat suara untuk pilpres ini jadi perhatian kenapa bisa begitu. Banyak DPK [daftar pemilih khusus] yang tidak bisa memilih karena surat suara kurang," ujar dia.

Selain itu, di banyak TPS banyaknya saksi yang tidak hadir dan sudah meninggalkan TPS meskipun proses perhitungan suara belum selesai membuat banyaknya celah untuk kecurangan.

"Untuk kasus kurangnya ratusan surat suara pilpres di Palembang tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran administrasi dan pidana yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU," ucap dia.

"Semua akan diproses, apakah temuan Bawaslu atau laporan masyarakat. Akan diselidiki unsur kesengajaan dan kelalaiannya. Akan diproses DKPP," kata Junaidi.

[Gambas:Video CNN] (idz/osc)

Let's block ads! (Why?)