Soal Kecurangan Pemilu, TKN Sindir Kader Gerindra di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- TKN Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mengaku heran dengan ancaman Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo yang bakal melapor ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan tudingan pemilu 2019 terjadi kecurangan.

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengingatkan Hashim, selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra bahwa partainya turut menentukan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di parlemen.

"Kubu sebelah selalu katakan kecurangan-kecurangan padahal mereka punya partai. Pak Hashim punya Gerindra yang ikut menentukan siapa pimpinan KPU dan Bawaslu [di DPR]," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (3/4).

Hasto menilai ancaman Hashim akan melapor ke dunia internasional itu sebagai sikap yang tidak bijak. Hal itu, kata dia, juga merupakan upaya membangun delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu.

Lebih lanjut, Sekjen PDIP ini juga menilai ancaman Hashim tidak berbeda dengan ancaman yang disampaikan politikus PAN, Amien Rais, yang akan mengerahkan people power.

Ia menilai hal yang dilakukan Hashim dan Amien itu disengaja untuk menakuti-takuti pendukung Jokowi, bahkan hingga berpotensi menciptakan konflik dalam berbangsa dan bernegara.

"Sehingga setiap elite sebaiknya tidak mengancam. Kalau mereka terus mengancam akan berhadapan dengan kekuatan rakyat itu," ujarnya.

Sebelumnya, Hashim mengklaim telah menyiapkan langkah jika ada kecurangan Pilpres 2019. Pihaknya bakal melapor kepada Mahkamah Internasional/International Court Of Justice, lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hashim mengklaim pihaknya juga menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan Bareskrim Polri.

"Ya, mungkin gugatan ke Bareskrim, mungkin lapor Interpol, tergantung bagian hukum. Kami mau lapor ke International Court of Justice, Human Rights, kami lapor ke Jenewa, Human Rights kami lapor PBB, ke semua pihak," kata Hashim di Hotel Ayana MidPlaza usai menggelar konferensi Pers terkait DPT bermasalah, Senin (1/4).

Adik Prabowo ini mengatakan pihaknya pasti menempuh langkah ini setelah menemukan kecurangan yang tak bisa lagi ditangani dengan baik.

"Pokoknya PBB, UNSC, Court Of Human Right dan sebagainya. Semua pihak yang sah," ujarnya.

Sementara itu, Amien Rais menyatakan soal upaya pengerahan People Power, bukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan dugaan kecurangan proses pemilu.

Dalam hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu.

[Gambas:Video CNN] (jps/kid)

Let's block ads! (Why?)