Hati-hati Defisit APBN Kian Lebar

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan realisasi defisit anggaran sepanjang Januari 2019 sebesar Rp45,6 triliun atau 0,28 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut berasal dari belanja negara yang lebih besar dari penerimaannya.

Tercatat, pada periode yang sama, belanja negara telah mencapai Rp153,8 triliun atau mencapai 6,3 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Sementara, penerimaan negara baru terkumpul Rp108,1 triliun atau 5 persen dari target sepanjang tahun.

Jika dibandingkan tahun lalu, realisasi tersebut melebar mengingat pada Januari 2018 defisit tercatat Rp37,1 triliun atau 0,25 persen terhadap PDB.

Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit bisa ditekan ke kisaran 1,84 persen terhadap PDB. Target tersebut menyempit dari target tahun lalu yang mencapai 2,19 persen terhadap PDB dan realisasi tahun lalu yang sebesar 1,76 persen terhadap PDB.

Melihat realisasi Januari 2019, apakah target defisit pemerintah masih realistis?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan kondisi defisit sepanjang tahun jika hanya berdasarkan data Januari 2019.

Kendati demikian, Faisal menilai target defisit pemerintah terlalu optimistis. Artinya, tahun ini, ada potensi defisit lebih besar dari target pemerintah.

"Angka persisnya saya belum bisa prediksikan tetapi bisa menembus 2 persen dari PDB," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/2).

Kondisi defisit Januari 2019, lanjut Faisal terjadi akibat pertumbuhan penerimaan negara tak mampu mengimbangi percepatan belanja negara. Tercatat, pertumbuhan penerimaan negara yang sebesar 7 persen pada Januari 2019, tak sampai separuh dari realisasi periode Januari 2019 yang mencapai 15 persen.

Sementara, upaya pemerintah pusat mempercepat pencairan anggaran belanja negara telah terlihat dengan laju pertumbuhannya yang lebih cepat dari 4 persen menjadi 10 persen.

Tahun ini, lanjut Faisal, merupakan tahun yang menantang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan bakal melambat sehingga akan berdampak negatif pada ekspor. Di sisi domestik, konsumsi dalam negeri juga diramal bakal mengkerut sehingga akan berimbas pada setoran ke kantong negara.

Indikasi perlambatan konsumsi terlihat dari indeks Manajer Pembelian Manufaktur (IPM) pada Januari 2019 turun ke level 49.

"Artinya, industri manufaktur kontraktif. Padahal, sepanjang 2018 ekspansif karena pasar dorongan pasar domestik," ujarnya.

Selain itu, perlambatan konsumsi juga terlihat dari berkurangnya proporsi pengeluaran rumah tangga pada Januari 2019. Berdasarkan data survei konsumen Bank Indonesia, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pada bulan lalu turun dari 67,2 persen menjadi 66,8 persen.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Kondisi ini berkebalikan dengan periode Maret-Desember 2018 di mana proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi meningkat setelah melambat pada 2017.

Jika berlanjut, penerimaan negara dari sektor pajak maupun bea dan cukai akan menghadapi tekanan. Terlebih, tahun ini kantong negara diperkirakan tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan dari kenaikan harga minyak maupun sejumlah komoditas seperti yang terjadi pada tahun ini.

Untuk menjaga defisit, Faisal mengusulkan ada dua cara. Pertama, dari sisi penerimaan, pemerintah sebaiknya mempermudah prosedur pelaporan dan pembayaran pajak sehingga kepatuhan wajib pajak bisa meningkat.

Bagi wajib pajak yang tak taat membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus tegas dalam melakukan penegakkan hukum.

Di sisi belanja, pemerintah bisa memperketat pengawasan terhadap pos-pos belanja yang tidak efisien. Dengan cara ini, percepatan pencairan anggaran yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan sesuai dengan peruntukkannya. Jika tidak hati-hati, efisiensi belanja yang tidak optimal malah bisa menekan konsumsi pemerintah dan akan berdampak negatif pada perekonomian.

Senada dengan Faisal, Direktur Eksekutif Center for Indonesai Taxation Analysis CITA Yustinus Prastowo masih terlalu dini menilai kinerja APBN sepanjang 2019.

"Setidaknya perlu satu kuartal, baru bisa kita melihat trennya," ujar Yustinus.

Menurut Yustinus, situasi perekonomian Januari 2019 berbeda dengan Januari 2018. Tahun ini, lanjut Yustinus, pemerintah memberlakukan percepatan restitusi kepada wajib pajak. Artinya, pengembalian pajak pemerintah bisa lebih besar di awal tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Kemudian, faktor tahun politik juga bisa berpengaruh. Menurut Yustinus, pengusaha akan menahan investasi untuk mendirikan usaha baru maupun ekspansi di awal tahun, setidaknya sampai Pemilihan Presiden (Pilpres) usai pada April 2019 mendatang.

"Berbeda dengan tahun lalu. Karena tidak ada faktor itu (politik) mungkin mereka (pengusaha) bisa lebih cepat investasi," ujarnya.

Yustinus menilai pemerintah perlu mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika sudah melihat kinerja pada tiga bulan pertama tahun ini. Apabila pemerintah tak merespon perkembangan yang terjadi maka defisit di akhir tahun bisa melebar dan konsekuensinya utang akan bertambah.

Selanjutnya, menurut Yustinus, defisit APBN 2019 bisa dijaga dengan meningkatkan realisasi penerimaan. Tahun ini, Yustinus memperkirakan target penerimaan pajak bisa terealisasi di kisaran 97 persen dari target Rp1.577,6 triliun.

Pemerintah bisa memanfaatkan data terkait keuangan wajib pajak yang lebih baik untuk penggalian potensi. Selain itu, pengawasan juga perlu ditingkatkan mengingat masih ada upaya-upaya penghindaran pajak. Misalnya, pengusaha yang berusaha menahan omzetnya kurang dari Rp4,8 miliar demi menghindari pajak pertambahan nilai (PPN) anggaran (agi)

Let's block ads! (Why?)