Pemanasan Global Ancam Ketahanan Pangan Hingga Ekosistem

Jakarta, CNN Indonesia -- Laporan yang dipresentasikan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/ IPCC) pada akhir 2018 mencatat pemanasan global membuat suhu mengalami peningkatan 1,5 derajat celcius antara tahun 2030 dan 2052. Peningkatan suhu ini di atas tingkat pra-industrial dan alur emisi gas rumah kaca global.

Peneliti dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) dan Thamrin School of Climate Change and Sustainability mengutip laporan IPCC memperingatkan sejumlah risiko akibat pemanasan global. Risiko yang dimaksud yakni ancaman keanekaragaman hayati dan ekosistem, ketahanan pangan, kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu, kegiatan-kegiatan manusia ditaksir juga menyebabkan menignkatnya pemanasan global antara 0,8 derajat celsius hingga 1,2 derajat celsius

Ketua Dewan Pengurus Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE) Asclepias Rachmi Indriyanto mengatakan laporan IPCC bisa menjadi pengingat bagi pemerintah untuk tidak terus mengabaikan perubahan iklim.

Mengingat jika pemerintah mengabaikan isu pemanasan global terjadi lebih cepat dibandingkan tingkat suhu pra-industri. Tak hanya itu, Rachmi juga menekankan pemerintah memperjelas perannya di Nationally Determined Contributions (NDC) yang merupakan bagian dari Kepakatan Paris untuk menurunkan emisi nasional.

"Kejelasan itu diperlukan untuk merumuskan peran dan posisi Indonesia dalam menanggapi laporan khusus IPCC. Dalam beberapa hal, NDC juga terkait pada upaya menerjemahkan laporan IPCC dan hasil riset ilmiah ke dalam kehidupan sehari-hari," terangnya disela diskusi media di Jakarta, Rabu (13/2).

Peneliti Research Center for Climate Change Universitas Indonesia dan ekonom WRI Indonesia Sonny Mumbunan mengatakan, dalam menanggapi isu perubahan iklim perlu adanya integrasi dan koordinasi pembangunan yang sepadan

Sonny pun mengapresiasi soal Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang berupaya untuk mengurangi rendah karbon sekaligus mendorong integrasi seperti yang dilakukan Bappenas dalam penyusunan RPJMN.

"Integrasi kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim sangat diperlukan baik secara vertikal dan horizontal, misal dalam menerjemahkan manfaat kegiatan terkait perubahan iklim dari tingkat nasional ke sub nasional dan bagi wilayah yang saling berhubungan lintas wilayah administratifnya seperti Jakarta dan Bogor," jelasnya. (din/evn)

Let's block ads! (Why?)