Moeldoko Akui Hoaks Jadi Faktor Kerawanan Pemilu Meningkat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut indeks kerawanan Pemilu 2019 (IKP) yang dinyatakan meningkat dari tahun sebelumnya karena marak penyebaran hoaks. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya merilis IKP 2019 berada di skor 49,63, naik dari indeks di 2018 yang mencapai skor 49,00.

"Ya kalau itu (hoaks) situasi itu (kerawanan) bisa terjadi. Tapi bahwasannya kita juga tidak perlu, jangan terlalu khawatirlah ya karena KPU bisa menyelenggarakan 171 pilkada kemarin, semuanya berjalan baik ya," kata Moeldoko saat ditemui usai Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/4).

Moeldoko meminta masyarakat tak perlu takut dengan maraknya hoaks. KPU diyakini berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilu yang aman dan adil. Terkait kerawanan di beberapa daerah yang masih tinggi, seperti Papua dan Yogyakarta, Moeldoko menyebut TNI dan Polri sudah disiagakan.

"Saya pikir sudah dari pihak kepolisian, aparat-aparat, sudah antisipasi dengan baik untuk itu. Mulai dari pengorganisasian ya, pengamanan sudah dijalankan, berikutnya latihan-latihan untuk menghadapi situasi sudah dijalankan," ujarnya.

Khusus kerusuhan PDIP dan FPI di Yogyakarta, Moeldoko menyebut pemerintah sudah mengklarifikasi pihak terkait. Ia menyebut kerusuhan disebabkan kesalahpahaman. Mantan Panglima TNI itu mengatakan kerawanan dalam pemilu harus direspons bersama. Ini dinilainya penting sehingga Pemilu 2019 berjalan lancar.

"Ya saya pikir semua punya tanggung jawab, semua parpol punya tanggung jawab, semua kontestan punya tanggung jawab, aparat juga punya tanggung jawab, untuk menjaga situasi ini dengan baik," ujar dia.

Sebelumnya, Bawaslu merilis data terbaru terkait IKP. Dari data itu, ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Salah satu poin yang disoroti adalah penyelenggara yang rawan tak independen.

Dalam data IKP, dimensi penyelenggara pemilu adalah elemen paling rawan dengan skor 54,22. Disusul dimensi kontestasi terkait parpol 53,81, dimensi partisipasi politik 47,94, dan dimensi konteks sosial politik 42,54.

"Ini pengingat bagi kita semua, KPU maupun Bawaslu, dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil tingkat kerawanannya di antara empat dimensi paling tinggi," ucap Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (9/4).

[Gambas:Video CNN] (dhf/ain)

Let's block ads! (Why?)