SBY Minta Kader Antisipasi Ketegangan Politik Usai Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat menilai situasi politik usai pemungutan suara Pemilu 2019 menunjukkan ketegangan dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan.

Melihat situasi politik itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mengeluarkan instruksi kepada pengurus dan kader Partai Demokrat untuk terus memantau perkembangan situasi.

Instruksi SBY tersebut dikeluarkan usai Prabowo dan Sandi mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024 Kamis (18/4) sore.

"Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut, untuk secara terus-menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air," demikian bunyi instruksi SBY.

Instruksi itu ditujukan kepada Sekjen Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pembina E.E. Mangindaan dan Wakil ketua Umum Syarief Hassan. Selain itu, instruksi tersebut juga ditembuskan kepada Komandan Komando Satuan Tugas Utama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

"Instruksi itu yang mengeluarkan ketua umum," kata Amir Syamsuddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (18/4).

Demokrat Nilai Situasi Politik Bisa Berkembang Membahayakan

Amir Syamsudin dan Susilo Bambang Yudhoyono. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Selain meminta kader dan pengurus memantau situasi, SBY juga memerintahkan agar pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

"Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama," kata SBY.

Amir mengatakan inti instruksi SBY itu meminta agar seluruh kader tidak ikut kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

"Intinya itu," kata Amir.

Amir menegaskan instruksi SBY itu bukan untuk menarik kader Demokrat dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Sementara Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, sejauh ini Partai Demokrat tetap solid mendukung Prabowo-Sandi.

"Ini etika politik, kami tetap solid," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (18/4).
[Gambas:Video CNN] (ugo/gil)

Let's block ads! (Why?)