Eko Patrio Bandingkan Kasus Zulhas dengan Menteri Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo memberi tanggapan terhadap dugaan pelanggaran kampanye dalam pelaksanaan Malam Munajat 212 di Monas pada Kamis (21/2) lalu.

Diketahui, salah satu orasi tokoh yang menjadi sorotan adalah orasi yang disampaikan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Eko membantah sejumlah tokoh dianggap melanggar aturan kampanye. Menurutnya, tokoh-tokoh terutama Zulhas tidak mengajak untuk memilih seorang calon presiden tertentu.

"Pak Zul malah, dia buat saya negarawan ya karena tidak mengucapkan pilih satu misalnya atau pakai lambang-lambang tangan atau sebagainya," ujar pria yang biasa disapa Eko Patrio itu di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (23/2).

Menurut Eko, apa yang dilakukan Zulhas adalah penyampaian kepada masyarakat terkait situasi persatuan yang ada di Indonesia. Ia menilai hal tersebut sangat normal dilakukan seorang negarawan.

Oleh karena itu menurutnya hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Selain itu, Eko juga membandingkan orasi Zulhas dengan apa yang dilakukan beberapa menteri terkait dugaan mengajak memilih calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

"Menteri-menteri yang lain sudah bersayap. Sudah jelas-jelasan. Sudah pakai lambang-lambang segala macam," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diduga melakukan kampanye saat memberikan arahan kepada kepala desa. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pun menegur Tjahjo terkait ajakan kepada 3.000 kepala desa meneriakkan nama calon presiden nomor urut 01 sekaligus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, Munajat 212 jadi sorotan karena diduga jadi kampanye terselubung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Beberapa tokoh dari kubu Prabowo terlihat hadir, seperti Fadli Zon, Zulkifli Hasan, dan Titiek Soeharto.

Sejumlah pihak menilai Zulhas melakukan kampanye rapat terbuka dengan menyampaikan orasi bernada kampanye. Padahal kampanye rapat terbuka baru boleh dilakukan 24 Maret-13 April 2019.

Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika